Ketua lembaga Aliansi Indonesia BPAN Mendesak Gakkumdu untuk memproses dugaan money politics pada pilkada Aceh Timur
Ketua lembaga Aliansi Indonesia BPAN Mendesak Gakkumdu untuk memproses dugaan money politics pada pilkada Aceh Timur.
Tarmizi Selaku ketua lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Aceh Timur mendesak Gakkumdu Aceh Timur usut tuntas Pelaku Money Politik serta serangan fajar di Aceh Timur.
Dugaan kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
atau Money Politic di Aceh Timur kembali menjadi sorotan beberapa LSM/Organisasi Kepemudaan (OKP) Aceh untuk segera diusut tuntas. Termasuk ketua LAI BPAN Aceh TIMUR, Pemuda Aceh (ARPA). Pihak mereka meminta Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Aceh Timur segara mengambil langkah penegakan hukum terpadu terkait dugaan pelanggaran Pemilukada di Aceh Timur.
Ketua Arpa dalam rilis berita nya yang dimuat di beberapa media online mengatakan bahwa “Sebagai putra Aceh Timur, saya sangat menyadari praktik politik uang kemarin terjadi hampir seluruh polosok desa di Aceh Timur, tentu hal ini menjadi catatan merah dan mencoreng kualitas demokrasi Aceh”, kata Eri atau dikenal Bung Eri, Jumat, 29 November 2024.
Praktik-praktik ini, sebutnya, jika dibiarkan akan berdampak pada runtuhnya harapan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara yang diberikan kewenangan dalam menangani persoalan itu.
Tarmizi Selaku ketua LAI BPAN Aceh Timur juga sependapat dengan bung Eri.
Menurut Tarmizi yang juga mantan anggota gakkumdu pada pileg 2009 dan Pilkada tahun’ 2012 dimana Saat itu Tarmizi sebagai anggota komisioner panwaslu kabupaten Aceh Timur bidang penangganan hukum dan sengketa pileg 2009 dan pilkada 2012. Untuk itu Gakkumdu punya tanggung jawab moril Yang besar, tegakkan Marwah Gakkumdu dalam penanggulangan kasus pelanggaran pemilu, penegakan hukum terpadu harus segera menindak pelaku Money Politic dan mengusut tuntas mafia money politics dan kampanye hitam, Ujar mantan komisioner KIP Aceh Timur periode 2013-2018.
Sebagai negara hukum dan Bangsa yang Taat hukum, kita mempunyai tanggung jawab moral yang sama dimata hukum guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak, termasuk pemberantasan dalang Money Politic.
“Kita mencoba meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilukada tahun ini Serta mempertegas wawasan kebangsaan saat ini, termasuk menegakkan supremasi hukum serta mengembalikan nilai-nilai moralitas serta ukhuwah dasar dalam berdemokrasi, dan itu kuncinya ada pada diri anak Bangsa yang Taat hukum serta lembaga Gakkumdu yang terbentuk dari perpaduan 3 lembaga resmi negara yaitu . Dari komisioner panwaslu, kepolisian negara Republik Indonesia serta lembaga yudikatif yaitu Kejaksaan Agar kualitas demokrasi kita kedepan berjalan sesuai dengan cita-cita proklamasi 1945 dan harapan bersama”, ujarnya.
Selain itu, dirinya meminta netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal tahapan penghitungan suara yang masih berjalan di Kecamatan-Kecamatan. Yang sedang dalam proses pleno.
“Kita juga berharap agar APH konsisten pada netralitasnya dalam pengawalan penghitungan suara, pengawalan ketat dan memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang merupakan bentuk netralitas APH”, pungkas dosen senior ini.
Untuk diketahui, praktik dugaan money Politic di Aceh Timur menjalang hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Timur gencar dilakukan oleh oknum /tim pemenangan paslon tertentu
Dalam beberapa hari terakhir sempat beredar Video pengnangkapan yang diduga uknum pelaku Money Politic yang telah viral dan menghebohkan warga dunia maya, khususnya publik Aceh Timur, baik Mulai dari dugaan pembagian sarung, mukena dan kartu nama pada masa Minggu tenang, hingga pembagian uang di sejumlah Kecamatan di Aceh Timur yang beredar di akun tiktok dan Grub WA tertentu
