Kepala Dinas Peternakan Bireuen Diduga Lalai Kelola Dana Rp 4 Miliar: Bangunan Rusak, Sapi Tidak Produktif, dan Lahan Terbengkalai
Infopwdpiaceh – Bireuen, 22 Mei 2025
Proyek pengembangan peternakan yang dikelola Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen selama periode 2019 hingga 2024 dengan anggaran total mencapai Rp 4 miliar kini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Meski dana besar telah dialokasikan, hasil yang diperoleh sangat jauh dari target, dengan fasilitas yang rusak parah dan produktivitas ternak yang sangat minim.
Hasil investigasi lapangan menunjukkan bahwa bangunan yang dibangun dengan dana tersebut kini dalam kondisi rusak berat dan terbengkalai tanpa perawatan memadai. Lahan peternakan yang seharusnya menjadi pusat pengembangan kini dipenuhi semak belukar dan rumput liar, sementara pagar kawat berduri di sekeliling area sudah berkarat dan tidak layak pakai.
Dari sisi produktivitas, penambahan sapi selama enam tahun terakhir hanya sekitar 15 ekor. Saat ini tercatat 65 ekor sapi, termasuk lima anak sapi yang lahir tahun ini. Namun ironisnya, sekitar 30 ekor sapi dalam kondisi tua, kurus, dan tidak produktif, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program.
Honor Rendah, Pekerja Mengeluh
Para pekerja mengeluhkan honor yang diterima jauh dari layak dan tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bireuen. Honor malam untuk satu orang sebesar Rp 550 ribu, sama besarnya dengan honor satu petugas perempuan untuk jam kerja siang. Lima petugas siang menerima honor total Rp 2 juta. Dua tenaga P3K yang bertugas di lokasi dibiayai dari sumber anggaran terpisah dan tidak termasuk anggaran Dinas Peternakan.
Seorang penjaga ternak yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pagar yang banyak rusak memaksa mereka mengawasi sapi agar tidak keluar, sementara lahan yang penuh semak membuat sapi sulit mencari rumput.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dana besar tidak sebanding dengan hasil dan kondisi nyata di lapangan yang memprihatinkan.
Reaksi Keras dari Tokoh Relawan dan Pengawas
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mengecam keras kondisi ini dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap program pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Arizal Mahdi.
Ketua Generasi Aceh Bermartabat (GAB), Hendra Gunawan, mendesak audit menyeluruh dan transparan atas penggunaan anggaran.
“Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi dan audit komprehensif. Dana Rp 4 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujarnya.
Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum
Publik menantikan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bireuen dan pihak terkait untuk menindaklanjuti dugaan pemborosan anggaran ini. Jika tidak ada langkah tegas, program strategis nasional di sektor peternakan berisiko gagal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menurun.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen belum memberikan tanggapan resmi mengenai kondisi dan pertanggungjawaban anggaran selama enam tahun terakhir.
Tarmizi
Redaksi media infopwdpiaceh.com.
